Kami memandang penting bekerjasama dengan masyarakat adat Mentawai karena merekalah si pemilik tanah Mentawai. Kami ingin menjadikan mereka tuan ditanah mereka sendiri dengan memastikan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah mengakomodir kepentingan mereka. Kami bertekad bersama-sama melawan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada mereka. Sudah lama hutan adat mereka dieksploitasi oleh pihak luar tanpa memberi kemajuan yang berarti bagi mereka. Saat mereka harus bangkit memperoleh hak-hak yang selama ini diabaikan.

Advokasi Penegakan  Hukum Untuk Kasus-Kasus Korupsi dan Kejahatan Lingkungan

Advokasi Penegakan Hukum Untuk Kasus-Kasus Korupsi dan Kejahatan Lingkungan

Selain melakukan advokasi penolakan terhadap korporasi yang melakukan eksploitasi sumber daya alam Mentawai, kami juga mendorong penegakan hukum pelaku kejahatan lingkungan untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi yang menggarap hutan Mentawai.

Sebagai lembaga yang peduli terhadap hak-hak masyarakat adat Mentawai, kami juga melibatkan dirinya pada pengungkapan kasus-kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Advokasi yang dilakukan juga terhadap penggunaan uang rakyat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mentawai. Kegiatan ini dilakukan kami sebagai suatu gerakan kepedulian untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kejanggalan yang kami temukan melalui riset-riset anggaran tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang dan menyebabkan sejumlah pejabat Mentawai dihukum penjara karena terlibat korupsi.

Kasus-kasus korupsi dan kejahatan lingkungan yang berhasil diungkap kami adalah:

a) Penyerobotan Kawasan TNS yang dilakukan HPH KAM

Melalui kegiatan investigasi lapangan yang dilakukan YCMM dengan mitra kerjanya berhasil mengungkap kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh HPH KAM berupa penyerobotan kawasan TNS pada 2006

HPH KAM kemudian dituntut oleh negara untuk membayar denda sebanyak Rp3 miliar.

b) Mengungkap Kasus PAD Mentawai Nol Rupiah

Meski hutan Mentawai diambil kayunya oleh perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang beroperasi sejak 2001 hingga 2004 ternyata dalam laporan Dinas Kehutanan saat dengar pendapat dengan DPRD Mentawai pada 9-10 Maret 2005 mengungkap fakta bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan nol rupiah atau tidak ada sama sekali.

Kami bersama Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai dan Lembaga Studi Mahasiswa Mentawai (LSMM) melakukan sejumlah aksi yang menuntut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai segera menutup operasional seluruh HPH dan IPK yang ada di Mentawai.

Advoksi ini berhasil membuat Pemerintah Mentawai mencabut seluruh izin IPK yang beroperasi di Mentawai melalui SK Nomor 41 tahun 2005. Selain itu, pemilik IPK yang terbukti melakukan penebangan di luar wilayah izin (ilegal) disidang di pengadilan dan dipidana penjara.

c) Mengungkap Kasus Korupsi Kehutanan Mentawai

Kami terlibat melakukan investigasi kegiatan perusahaan kayu di Mentawai, hasilnya kami menemukan terjadi ilegal logging. Sebagai barang bukti, pada 21 Mei 2005 sebanyak 13.000 kubik kayu kruing bulat berhasil di tangkap di Berimanua, Sipora.

Bersama dengan Masyarakat Anti Ilegal Logging (MAIL) Sumatera Barat, temuan kejahatan itu kemudian kami lanjutkan ke ranah hukum, dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kami berhasil mendorong pemberakuan pasal tindak pidana korupsi untuk menjerat pelaku ilegal logging, langkah tersebut turut didukung oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.

Sepanjang sejarah hukum di Indonesia baru pertama kali pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku ilegal logging.

d) Mengungkap Kasus Korupsi PSDH

Tindak lanjut dari pelaporan dugaan kejahatan lingkutan dan korupsi yang kami lakukan mengungkap kasus korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Melalui media kami gencar mendorong pelaku tindak korupsi sekaligus mengawasi pelaksanaan persidangan agar memastikan kasus tersebut tidak 'menguap' begitu.

e) Mengawal Kasus Korupsi DAK Pendidikan Mentawai

Pada 2005, melalui Tabloid Puailiggoubat kami mengungkap kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Mentawai 2009 yang menjerat dua pejabat daerah.

f) Mengawal Kasus Korupsi Mentawaionline.com

Sejak 2003 Tabloid Puailiggoubat yang menjadi media satu-satunya di Mentawai setia mengawal penanganan kasus dugaan korupsi pembuatan situs website mentawaionline.com yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merugikan negara senilai Rp994,7 miliar. Kasus ini memenjarakan sejumlah pejabat Menatwai dan kontraktor.

Padang

  • Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)
  • Jl. Gng Semeru IV No 3
  • Kel.Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara
  • Padang 25137
  • Phone: (0751) 35528
  • Email Address: ycmm@ycmmentawai.or.id
  • Fb: Ycm Mentawai

Tuapeijat

  • UMA YCMM
  • Raya Mapaddegat KM 4
  • Tuapeijat Mentawai

 

  • Sekretariat YCMM
  • Jln Raya Tuapeijat KM 0
  • Tuapeijat Mentawai

Alamat Radio

  • Sura' Mentawai
  • Jln Raya Tuapeijat KM 7
  • Kabupaten Keb Mentawai